Friday, January 3, 2025
HKTI Provinsi Banten Akan Adakan Musyawarah Daerah
Friday, November 23, 2018
Edukasi Topibambu Warisan Budaya Tradisional untuk Tangerang
Topibambu merupakan warisan tradisional sebelum kemerdekaan Indonesia sudah ada para penganyam di tahun 1887 di wilayah kec. cikupa, panongan, cisoka dan jambe saat ini.Namun tradisi menganyam jika tidak di budayakan akan hilang generasi 10 tahun ke depan.
Agus Hasanudin biasa di panggil kangagush memiliki kepedulian untuk melakukan edukasi agar tidak punah dengan membuat Sekolah Bambu Tangerang sebagai founder dan giatkan kerajinan saat ada pameran di prov Banten sekaligus ketua KUBI "Komunitas UMKM Banten Indonesia"
Tuesday, September 18, 2018
Power Product adalah Membangun Marketing Melalui Tulisan
Perjalanan menulis sudah lama di lakukan oleh Kangagus, apa yang membuat kangagus senang menulis di blog atau website.
Apa kekuatan yang dibangun sejak 2006 lalu menulis di blog, namun proses demu proses dengan menulis mengantarkan jejak yang tak terhapus di dunia maya.
Product Power yang di bangun sudah di mulai dari bambu.
Filosopi dari bambu menjadi sebuah Kekuatan Product.
Akar Bambu memberikan manfaat untuk menahan abrasi dan menyimpan air di saat musim kemarau. Batang Bambu banyak di manfaatkan bagi yang mbutuhkam sesuai apa yang di inginan mulai dari interior, eksterior, peralatan dapur hingga jadi rumah, Daun bambu banyak di manfaatkan untuk pembukus makanan dan untuk teh kesehatan dan lain sebagainya.
Nah saat ini kangagus membangun product Power dari bambu dalam mengiatkan kembali kerajinan anyaman bambu yang sudah mulai punah di terjang zaman, sejarah terakhir dalam mengiatkan topibambu telah di produksi di saat mulai kehilangan produk topibambu pramuka dan topibambu atau situdung menjadi icon pada pilkada 27 Juni 2018 sebanyak 5.000 .
Berikut ini kekuatan product menjadi besar berkat tulisan dan tulisan kedepan menjadi sebuah Product Power dengan brand Topibambu .
Lebih lengkap Insragram : topibambu
Sunday, January 29, 2017
Lahirnya Provinsi Banten
Pertemuan di Pandeglang menghasilkan satu keputusan bulat menyetujui dan mendukung di bentuknya provinsi Banten, 5 September 2000 Mendagri Suryadi surdirja bersama Tim DPOD, Bakor PPB melakukan peninjauan lapangan dan hasil studi kelayakan dilakukan LIPI, ketua Badan Bakor PPB Tb.H Tryana Sjamun.
Puncak acara pengesahaan RUU pembentukan provinsi Banten menjadi UU no.23 tahun 2000 . Dalam sambutannya Mendagri Suryadi sudirja mengatakan bahwa pemprosesan Pembentukan Provinsi bantenvpada khususnya dan pemekaran daerah daerah lain dpt memberikab pelajaran yang baik.
1.Suatu kebijakan yang di ambil hrs memiliki kepentingan publik dan masyarakat semua memberikan dukungan.
2.keputusannyang di ambil hrs melalui proses pengkajian dan penelitian dgn menggunakan metedologi dan teknologi penelitian yg benar dan menghasilkan kebijakannygbobjektif dan rasional.
3. Momentum harus tepat agar hasil keputusan yang telah di tetapkan bermanfaat bagi masyarakat.
4. Hasil keputusan jangan sampai kontradiktif dan harus menghasilkan sistem demokrasi yang sehat dan berdaya masyarakat serta mampu berprakarsa dan berperan serta kegiatan berbangsa dan bernegara.
Tanggal 26 Februari 2001 Bakor PPB telah melahirkan provinsi Banten, akhirnya Gubernur Banten di pilih H Djoko Munandar dan wakil Ratu Atut Chosiyah.
Sumber Sejarah Banten, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov banten 2014 " MembangunTradisi dan Peradaban" Bab X , Pembentukan Provinsi Banten.
Monday, April 4, 2016
Lestarikan Topibambu Tangerang Mulai Habis Di Telan Zaman
HKTI Provinsi Banten Akan Adakan Musyawarah Daerah
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Banten akan adakan musyawarah Daerah. Hal ini sesuai mandat nomor : 016/SM/DP...
-
Saat berada di pusat pemerintahan kab.tangerang pas memasuki gerbang patung tigaraksa terlihat kiri dan kanan jalan menuju pusat pemda bany...
-
1. Angka Stand Meter 2. Piringan Angka Meter 3. Segel 4. Tutup Pengaman 5. Segel 6. MCB (Tuas Hidup/Mati) Dari gambar Met...
-
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Banten akan adakan musyawarah Daerah. Hal ini sesuai mandat nomor : 016/SM/DP...